Jabawan Pemkab Nunukan atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap APBD-P 2025

NUNUKAN.LK – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2025.

Melalui rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa. Hermanus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan saran konstruktif terhadap RAPBD perubahan.

“APBD – P 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan menyerap aspirasi publik, serta menopang peningkatan kesejahteraan,” kata Hermanus, Kamis (28/08/2025).

Menanggapi pandangan Fraksi Hanura, Hermanus memastikan komitmen pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti dari realisasi PAD semester I mencapai 52,65 % atau Rp24,3 miliar, begitu retribusi terealisasi 49,69 % atau Rp2,4 miliar.

Selain itu, pemerintah berjanji menyampaikan rincian anggaran pembangunan dalam pembahasan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pembangunan lebih adil di seluruh kecamatan.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan layanan Rumah Sakit Pratama. Kehadiran dokter spesialis melalui program Kemenkes telah membantu peningkatan pelayanan kesehatan

Sedangkan terkait isu perbatasan, Pemkab Nunukan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan PLBN Long Midang dan pengoperasian PLBN Sebatik agar dapat digunakan untuk sarana pelayaran Sebatik – Tawau.

Hal sama dilakukan terhadap pandangan Fraksi PKS yang meminta komitmen pemerintah dalam pembangunan layanan dasar, pengembangan ekonomi serta perhatian pada wilayah perbatasan

“Pemerintah menekankan pengelolaan efisiensi anggaran agar hasilnya tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi, jelasnya.

Pemerintah sangat merespon terhadap pandangan fraksi Demokrat yang meminta APBD-P 2025 diprioritaskan untuk hal-hal mendesak seperti pelayanan publik, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, dan utang RSUD serta BPJS kesehatan.

Adapun terhadap pandangan fraksi Nasdem, pemerintah telah membentuk tim pengendalian inflasi daerah yang aktif melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, dan memperkuat kerja sama antar wilayah untuk distribusi pangan.

“Pembangunan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa akan terus ditingkatkan guna memperlancar akses ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyampaikan bahwa keberpihakan pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi fokus utama. Bantuan sarana produksi pertanian dan program pemberdayaan nelayan terus diperkuat melalui APBD Perubahan 2025.

Disektor sosial, Pemkab Nunukan berkomitmen memperluas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, begitu pula terhadap bantuan langsung maupun pemberdayaan usaha kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Terhadap pandangan fraksi Gerindra yang penguatan ketahanan energi dan listrik di wilayah perbatasan. Hermanus menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi bersama PLN dan Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas jaringan listrik.

Hermanus juga menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya, potensi wisata alam dan budaya di Krayan, Sebatik, dan wilayah pesisir perlu dikembangkan agar menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Terakhir, pandangan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional, pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungannya terhadap RAPBD Perubahan 2025. Pemerintah akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan lingkungan.