![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Andi Muliyono menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2027 serta Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) tahun 2028 yang digelar Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik.
“Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan, sekaligus menentukan skala prioritas diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Muliyoni, Selasa (15/09/2026).
Pertemuan Musrenbangdes akan menjadi wadah usulan masyarakat untuk dibawa ke tingkat kecematan hingga kabupaten. Musrenbangdes menjadi cikal bakal awal dari sebuah aspirasi untuk diperjuangkan bersama.
“Dari sebuah usulan kemudian menjadi kebutuhan, misalnya keinginan masyarakat Sei Nyamuk memiliki jembatan, usulan ini diperjuangkan bersama-sama lewat Musrenbangdes,” sebutnya.
Keberadaan jembatan Sei Nyamuk yang mengalami kerusakan perlu segera dipikirkan oleh pemerintah karena kebutuhan ini menyangkut akses transportasi, begitu pula usulan peningkatan intensif ketua RT dan petugas posyandu.
Intensif adalah sebuah penghargaan dari pemerintah kepada seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kenaikan besaran intensif sangat relevan jika dilihat dari harg-harga kebutuhan barang terus meningkat
“Semua aspirasi masyarakat akan kita kawal berrsama-sama hingga tuntas, namun segala usulan tentunya tetap memperhatian skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.
Sebagai anggota DPRD Nunukan asal Dapil III pulau Sebatik, Andi Muliyono memandang pentingnya peningkatan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia karena pendidikan akan menjadi dasar seseorang mampu bersaing di masa depan.
Saat ini masih terdapat sejumlah sekolah yang telah berdiri lebih 10 tahun lamanya belum memperoleh dukungan anggaran pembangunan secara maksimal dari pemerintah pusat dan kabupaten, padahal pembangunan infrastruktur pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kualitas SDM guru perlu ditingkatkan, begitu pula saran dan prasarana sekolah, keduanya harus berjalan beriringan karena satu kesatuan,” bebernya.
Dalam tiap pelaksanaan Musenbangdes, tentunya tiap desa memiliki kepentingan sesuai kebutuhannya, banyaknya usulan ini adalah hal wajar karena perencanaan harus disusun sejak awal sebagai gambaran.
Namun begitu, masyarakat juga perlu memahani tidak semua aspirasi dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, skala prioritas tetap menjadi standar penentuan dengan melihat tingkat kebutuhan serta kemampuan anggaran.
“Silahkan mengusulkan apa saja sesuai kebutuha desa, nanti pemerintah kabupaten atau provinsi akan memverifikasi mana yang perlu segera dan mana bisa ditunda ke tahun depan,” tutupnya.
