TARAKAN.LK – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan, guna meninjau pelaksanaan program pendidikan serta kualitas makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, diikuti sejumlah anggota Komisi IV masing-masing Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Muhammad Hatta, Ruman Tumbo, Listiani, dan Hj. Siti Laela.
“Monitoring Komisi IV DPRD terhadap program MBG di SMAN 1 Tarakan bertujuan untuk, mengkonfirmasi terkait kelayakan gizi makanan, kesesuaian harga per porsi,” kata Syamsuddin, Rabu (04/03/2026)
Tidak hanya persoalan pemenuhan kelayakan gizi makanan, Komisi IV DPRD Kaltara juga mempertanyakan alasan penghentian sementara distribusi dapur MBG ke sekolah sasaran penerima.
Salah satu catatan penting dalam kunjungan adalah Komisi IV menyatakan kekecewaan terhadap kualitas paket makanan, sebab terdapat ketimpangan antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima siswa di lapangan.
“Kondisi ketimpangan ini berdampak pada terhentinya distribusi makanan, tidak hanya di SMAN 1 Tarakan, tetapi juga di SMPN 2 Tarakan, SDN 034 Tarakan, dan TK Ar Royan,” sebutnya.
Komisi IV berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia, sehingga program nasional MBG tidak dimanfaatkan sebagai ajang mencari keuntungan sepihak dengan mengorbankan kualitas gizi anak-anak.
Usai kunjungan ke SMKN 4 Tarakan, rombongan Komisi IV meninjau keberadaan sarana dan prasarana sekolah, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Tarakan.
Dalam pertemuan itu dibahas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 diterima pihak sekolah. Mengingat keterbatasan lahan dan kebutuhan ruang belajar, pembangunan gedung bertingkat dinilai menjadi solusi yang mendesak.
Komisi IV DPRD Kaltara mendorong pemerintah untuk segera mendudukkan persoalan ini secara bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat segera terpenuhi.
Syamsuddin mengaku DPRD Kaltara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai temuan dalam program MBG. DPRD berencana mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil kunjungan kerja dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun media.
Kami akan tindak lanjut temuan dengan memanggil pihak pengawas program guna meminta kejelasan langkah perbaikan ke depan,” tutupnya.
