Fraksi PKS Minta Pemerintah Nunukan Perkuat Pengawasan dan Atasi Kelangkaan BBM Subsidi

oleh -
oleh
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2026

“Akibatnya, masyarakat menghadapi tekanan dari dua arah yakni biaya produksi meningkat, sedangkan harga jual hasil produksi tidak selalu memberikan keuntungan yang layak,” ujarnya.

Karena itu, penguatan ekonomi wilayah perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan alat atau sarana produksi. Pemerintah daerah perlu membangun kebijakan yang lebih menyeluruh seperti menjamin ketersediaan energi,

Termasuk memperkuat akses pasar, meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan, mendorong hilirisasi produk, mengembangkan kelembagaan ekonomi dan koperasi, menyediakan dukungan pembiayaan, serta membangun sistem distribusi dan logistik yang lebih efisien.

Fraksi PKS minta pemerintah Nunukan menyusun langkah khusus penguatan ekonomi wilayah perbatasan agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga BBM, biaya logistik, dan fluktuasi harga komoditas,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.