Fraksi PKS DPRD Kaltara Usulkan Pembentukan Perda Ketahanan Keluarga

oleh -
oleh
Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah

TARAKAN.LK –  Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga, sebagai payung hukum memperkuat perlindungan, sekaligus merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

“Pembentukan Raperda ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap perkembangan pergaulan remaja ditengah kerasnya pergaulan dan media sosial,” kata  Syamsuddin, Senin (16/11/2026)

Syamsuddin menilai, keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi pertumbuhan anak, terutama ketika anak-anak memasuki masa pubertas.

Politisi PKS ini menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan seorang warga membahas perkembangan anak memasuki usia remaja dengan segala perubahan sikap dan tingkah laku.

Dari pengalaman itulah, Syamsuddin mengambil gambaran perlu ada perhatian khusus  dalam upaya membangun ketahanan keluarga lewat aturan yang mengikat demi menjaga masa depan anak bangsa.

“Yang muncul dalam hati saya, Astagfirullahaladzim, kebetulan saya punya anak laki-laki, apakah segitunya kehidupan saat ini,” ujar Syamsuddin.

Selain persoalan pergaulan remaja, Syamsuddin juga menyoroti ancaman Judi Online (Judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut kini telah merambah berbagai lapisan masyarakat.

Saat ini Pinjol sudah merasuk dikalangan pelajar SMP, SMA, mahasiswa hingga tenaga pendidik tidak luput dari ancaman praktik penyelesaian keuangan secara cepat namun menjerat.

“Tekanan ekonomi dan dorongan memenuhi gaya hidup menjadi sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang terjerat pinjaman online maupun perjudian digital,” ujarnya.

Dampaknya persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Selain menimbulkan persoalan keuangan, keterlibatan dalam praktik tersebut berpotensi mengganggu pekerjaan hingga berujung pada sanksi pemecatan.

“PKS mendorong adanya payung hukum yang lebih kuat terhadap persoalan ini,” lanjutnya.

Aturan ketahanan keluarga tidak cukup hanya melalui Peraturan Gubernur (Pergub), tetapi perlu diperjuangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Untuk merealisasinya, Fraksi PKS DPRD Kaltara telah berdiskusi dengan kalangan akademisi guna penyusunan kajian dan menyiapkan naskah akademik

Kajian akademis diperlukan agar rancangan aturan memiliki dasar yang kuat sebelum masuk ke tahapan pembahasan legislasi. Dengan adanya kajian, Raperda dapat segera masuk dalam proses pengajuan dan pembahasan di DPRD Kaltara.

“Kita sudah melakukan kajian bersama akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), kajian ini nanti jadi membahas awal penyusunan Raperda,” terangnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.