NUNUKAN.LK – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara tahun 2025. Melalui monitoring tersebut, DPRD Kaltara memastikan realisasi program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Monitorng Kabupaten Nunukan dipimpin anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo dan Ladulah. Keduanya meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir mendampingi kegiatan diantaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasanuddin, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Bina Marga dan Perumahan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PURD Kaltara, Bambang Hermanto, pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Dalam monitoring, Pansus meninjau sejumlah pekerjaan seperti pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik di wilayah Nunukan.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, seperti pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.
Tak hanya itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari objek evaluasi.
Anggota Pansus DPRD Kaltara, Ruman mengatakan monitoring bertujuan untuk memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ruman, Senin (20/04/2026).
Hal sama disampaikan H. Ladulah, Politisi PKS itu menegaskan hasil monev ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPRD Kaltara dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.
“Kami akan mencermati setiap temuan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi DPRD agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” tuturnya.
Dengan dilaksanakannya monev ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
