TARAKAN.LK – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun anggaran 2025
Rapat dilaksanakan selama dua hari, Kamis – Jumat (23-24/04/26) di ruang rapat Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltara, di Kota Tarakan, dipimpin Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian
Turut hadir dalam rapat Sekretaris Pansus, Herman, bersama anggota Pansus lainya yakni, Yancong, Ruman Tumbo, Alimuddin, H. Hamka M dan H. Syamsuddin Arfah.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tim Pansus LKPj,” kata Dino Andrian, Sabtu (25/04/2026).
Dino Andrian menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah penting dalam menguji akurasi data, sekaligus memastikan sinkronisasi antara laporan dan kondisi nyata realisasi program di lapangan.
Langkah ini dipandangan penting guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat secara luas sesuai arah kebijakan pembangunan di Kaltara.
“Konfirmasi dan klarifikasi menjadi bagian krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai dengan fakta di lapangan,” bebernya.
Selama rapat berlangsung, sejumlah OPD yang hadir memaparkan capaian program serta memberikan klarifikasi yang diantaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.
Rapat hari kedua dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Pansus LKPj DPRD Kaltara, Herman menerangkan kelengkapan data dari OPD sangat menentukan rekomendasi yang akan dihasilkan. Pansus juga mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif.
“Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” sebutnya.
Fokus utama pembahasan rapat adalah validasi data hasil monitoring Pansus LKPj tahun 2025, guna memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.
Melalui pembahasan yang mendalam dan berbasis data, Pansus LKPj menargetkan penyusunan rekomendasi strategis yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
“DPRD sebagai lembaga pengawas ingin memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Kaltara,” tutupnya.
