BULUNGAN.LK – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Rumah Tumbo, bersama anggota Muhammad Hatta, Rahman dan Listiani, melakukan audiensi dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen MPR/DPR/DPD RI, Ruman menyampaikan keluhannya terkait penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG), terkhusus untuk guru mengajar di wilayah perbatasan Kaltara yang belum sepenuhnya merata.
“Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) November 2025 bersama para guru penerima TKG di wilayah perbatasan, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian menerima tunjangan,” kata Ruman, Minggu (19/04/2026).
Untuk itu, DPRD Kaltara meminta dukungan penuh DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini DPR RI maupun pemerintah pusat agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru dengan pengabdian di perbatasan Indonesia.
Komisi IV DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah isu strategis lainnya, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, berkurangnya beasiswa pendidikan, hingga kondisi infrastruktur akses transportasi di perbatasan masih sangat terbatas dan mahal.
“DPRD Kaltara meminta dukungan pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan,” sebutnya.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, didampingi anggota DPD RI, Larasati Moriska, menyarankan DPRD Kaltara untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, melengkapi data pendukung revitalisasi sekolah dan beasiswa.
“DPD RI siap membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di Kaltara,” terangnya.
DPRD Kaltara sebaiknya segera menyiapkan data akurat terkait jumlah penerima TKG yang terkendala, serta mendorong DPRD Kaltara menggelar RDP bersama dinas pendidikan yang hasilnya dilaporkan sebagai bahan tindak lanjut di tingkat pusat.
Saat ini DPD RI telah menyediakan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri di wilayah Kaltara. Adapun untuk kuota PIP dipersilahkan Pemerintah Kaltara berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
“Untuk rehabilitasi sekolah, saya meminta pemerintah daerah segera mengusulkan data sekolah membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan,” bebernya.
