“Sebatik tidak punya SDA, kalaupun berharap bantuan Dana Alokasi Khusus (DAU) pasti akan kecil, karena DAU dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk dan indikator lainnya,” jelasnya.
Pemekaran Sebatik bisa saja malah menjadi kemunduran dan tidak mensejahterakan rakyat karena pemerintahan daerah kesulitan membiayai belanja pegawai dan pembangunan maupun pelayanan publik.
Andre menilai saat ini belum waktunya bagi pulau Sebatik tetap bertahan meminta DOB. Selain butuh biaya besar dalam menyiapkan sarana dan prasarana perkantoran, daerah baru perlu memikirkan dampak positif dan negatif dari pemekaran.
“Tiap kabupaten/kota yang dimekarkan dari daerah induk hanya mendapatkan dana Rp 50 miliar untuk kebutuhan keuangan selama 2 tahun, apakah dana itu cukup,” bebernya.
Terlepas dari itu, pulau Sebatik akan kesulitan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH), karena tidak memiliki sektor Minyak dan Gas (Migas) maupun tambang mineral maupun batu bara yang salama ini penyumbang DBH.
Usulan pemekaran Sebatik telah ada sejak 2005 yang kemudian berlanjut dilakukan kajian oleh tim yang ditunjuk pemerintah Nunukan, namun rencana pemekaran terhenti bersamaan pemerintah pusat menghentikan sementara waktu pembentukan DOB.
“Saya sudah tanya banya masyarakat, mereka banyak tidak setuju dengan alasan beragam, ada juga setuju, tapi kalau saya sendiri sebaiknya menunda pemekaran pulau Sebatik,” tutupnya.
