Pada awal implementasinya, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Salah satu dampaknya adalah pengurangan jam layanan Perpustakaan Nasional. Meski akhirnya kebijakan direvisi dan dibatalkan, namun tetap memunculkan kontroversi.
“Salah satu dari banyak kontroversi yang muncul dan mencengangkan adalah penurunan anggaran program pengembangan prestasi dan talenta di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami pemangkasan drastis dari Rp 408,3 miliar menjadi Rp 57,3 miliar, atau turun Rp 350,9 miliar,” ucap Nazmy.
Pemotongan ini berpotensi menghambat prestasi talenta muda Indonesia di berbagai kompetisi, baik nasional maupun internasional. Sehingga inilah yang penyebab mengapa diawal masa jabatan Prabowo-Gibran mengalami banyak demonstrasi dan kritik tajam dari masyarakat sipil.
Kebijakan yang dikeluarkan dirasa tidak berdampak langsung kepada masyarakat secara umum karena stigma “siapapun presidennya kehidupan Masyarakat akan tetap sama” tidak sejalan lagi. Pada dasarnya jika kita kembali dengan persamaan pendekatan dasar pertumbuhan ekonomi yaitu Y=C+I+G+(X-M) di awal masa jabatan Prabowo-Gibran, komponen konsumsi difokuskan untuk program prioritas yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Objek komponen konsumsi tesebut terfokus kepada kelompok penerima MBG saja, dilain sisi banyak masyarakat justru mengalami kerugian akibat pemangkasan anggaran yang ada” ungkapnya.
