Cermati RAPBD Perubahan Kaltara 2026, Muhammad Nasir Minta Program Ekonomi Rakyat Tetap Dijaga

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pembahasan Banggar nantinya harus melihat bukan hanya besarnya anggaran setiap organisasi perangkat daerah, tetapi juga kualitas belanjanya.

“Sebagai anggota Banggar, tentu yang akan kita dalami adalah postur anggaran apakah sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Bukan sekadar berapa anggaran yang dibelanjakan, tetapi apa hasil yang akan diperoleh masyarakat dari anggaran tersebut,” ujarnya.

Pemprov Kaltara dalam nota keuangan menetapkan lima prioritas belanja, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan konektivitas dan infrastruktur wilayah, penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Nasir menilai arah prioritas tersebut perlu diterjemahkan secara nyata ke dalam alokasi program dan kegiatan.

“Kalau penguatan ekonomi rakyat disebut sebagai prioritas, maka nanti harus terlihat anggarannya. Kalau kawasan perbatasan menjadi prioritas maka harus tergambar dalam program. Jangan sampai prioritas hanya kuat dalam narasi, tetapi lemah ketika kita melihat rincian anggarannya,” tuturnya.

Nasir juga mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD Perubahan 2026 memiliki waktu yang relatif singkat. Untuk itu, DPRD Kaltara meminta pemerintah harus memastikan program kegiatan benar-benar memiliki kesiapan untuk dilaksanakan.

“Waktu pelaksanaan APBD Perubahan ini pendek. Maka program yang ditetapkan harus realistis, siap dilaksanakan dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Jangan hanya mengejar serapan anggaran di akhir tahun, tetapi kualitas hasilnya harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.

Nasir menegaskan DPRD melalui komisi maupun Banggar akan melakukan pendalaman terhadap rincian perubahan APBD 2026, sebelum nantinya ditetapkan bersama pemerintah daerah.

“Kita ingin APBD Perubahan tetap sehat secara fiskal, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki keberpihakan nyata terhadap pelayanan dasar, ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan dan masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, setiap rupiah harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kaltara,” pungkasnya.