NUNUKAN.LK – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Nunukan telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi pemerintah yang membidangi perihal izin transportasi pelayaran kapal maupun speedboat. “Penting kiranya kita memanggil instansi terkait ini meminta klarifikasi dan penjelasan perizinan
Andre Pratama : Proyek 2024 Tak Selesai di Nunukan Dimonopoli Pengusaha Tertentu
NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan sidak terhadap sejumlah proyek fisik tahun 2024 yang mengalami keterlambatan waktu penyelesaian hingga berakhir masa pelaksanaan pekerjaan. “Ada 34 paket pekerjaan fisik tahun 2024 mengalami keterlambatan penyelesaian dengan realisasi progress pekerjaan antara
Pecat Karyawan Sepihak, Andre Pratama : PT SIL-SIP Nunukan Tak Punya Lahan Plasma dan Laporkan CSR
NUNUKAN.LK Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama kecewa atas fasilitas hunian rumah tinggal hingga gaji diberikan perusahaan kelapa sawit PT SIL – SIP kepada karyawan yang berujung demo dan pemecataan terhadap pekerja. “Perusahaan ini anti kritik membatasi kebebasan berserikat karyawan. Pemecatan
PT SIL-SIP Nunukan Pecat Guru yang Pimpin Demo di Perusahaan
NUNUKAN.LK– Buruh kelapa sawit PT Sebakis Inti Lestari (SIL)/PT Sebakis Inti Plantation (SIP) Sebakis, mendatangi kantor DPRD menuntut keadilan atas pemecatan terhadap salah seorang guru SD Pelita I yang berada lingkungan perkebunan sawit. Ketua PK F Hukatan Konfederasi Serikat Buruh
Tinjau Proyek Jalan Liang Bunyu – Binalawan, Andre Pratama Minta Warga Awasi Pekerjaan
NUNUKAN. LK– Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama bersama masyarakat meninjau lokasi pembangunan peningkatan jalan penghubung antara Desa Liang Bunyu menuju Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. “Jalan ini sepanjang hampir dua kilometer menghubungkan RT 8 Desa Liang Bunyu menuju
Bupati Nunukan Sampaikan Nota Pengantar RPJPD Tahun 2025 – 2045
NUNUKAN – Indek Pembangun Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 66,32 naik menjadi 68.43 di tahun 2023. Kenaikan IPM tersebut dijelaskan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura dalam
Pansus Rumah Jabatan Bupati Jadwalkan Bertemu Kejari Nunukan Serahkan Temuan Audit Inspektorat
NUNUKAN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan, Hamsing optimis dapat menyelesaikan tugas penanganan rumah jabatan Bupati Nunukan dalam kurun waktu 2 bulan atau sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2024 – 2029. “Palantikan anggota DPRD Nunukan terpilih hasil Pemilu serentak
DPRD Nunukan Siap Bantu RSUD Bahas Penyelesaian Hutang Rp 37 Miliar
NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, meminta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, melakukan pertemuan bersama DPRD dan instansi terkait, membahas kesulitan rumah sakit dalam menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak rekaman. “Utang RSUD Nunukan dari 2021 – 2023
Ketua DPRD Nunukan Usulkan Bentuk Pansus Penyelesaian Rumah Jabatan Bupati
NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan kembali menggelar rapat gabungan fraksi membahas wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tindak lanjut pembahasan keberadaan dan pemanfaatan rumah dinas jabatan Bupati. “Ini rapat lanjutan, minggu lalu kita bahas soal rumah jabatan bupati yang sudah dirobohkan
Penghancuran Rumdis Bupati Nunukan 12 Tahun Lalu Kembali Dipersoalkan
NUNUKAN– Persoalan Rumah Dinas (Rumdis) jabatan Bupati Nunukan, yang dihancurkan tahun 2012 dan berganti dengan bangunan Guest House kembali dipersoalkan anggota DPRD Nunukan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait. Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa mengatakan, sejak dihancurkannya
DPRD Nunukan Bahas Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Prasejahtera
NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Nunukan, menggelar rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum bagi Masyarakat Prasejahtera. Ketua Bapemperda DPRD Nunukan, Hendrawan mengatakan, Raperda ini merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak,
DPRD Nunukan Beri Catatan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati tahun 2023
NUNUKAN.LIPUTAN.KALTARA – Sejumlah cacatan rekoemdasi diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap terhadap LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2023 sebagai wadah evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Juru Bicara DPRD Nunukan Gat Khaleb mengatakan, secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan, masih
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.