NUNUNUKAN.LK – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Pemerintah Nunukan, menggelar rapat pembahasan penataan ruang kawasan perbatasan negara Outstanding Boundary Problem (OBP) segmen Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, dan Sungai Sinapad Sesai.
Rapat dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Edfire R. Maith, dihadiri perwakilan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Pemerintah Nunukan.
“Kawasan perbatasan Indonesia harus menjadi beranda depan yang berdaya saing, bukan sekadar garis pemisah batas negara,” kata Edfire, Jumat (17/04/2026).
Edfire menerangkan penataan ruang kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada penyelesaian batas negara, tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan.
Rapat lintas kementerian bersama pemerintah daerah diharapkan menghasilkan poin penting seperti penyusunan rencana tata ruang terpadu untuk kawasan OBP, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga
“Termasuk penyelarasan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang mengacu pada kepentingan strategis nasional,” sebutnya.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Pemerintah tentunya berharap hasil rapat mampu menghadirkan solusi konkret bagi pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat
