Dirinya juga berharap TPID Nunukan bisa menetapkan kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi serta menyiapkan program maupun kegiatan yang tepat sasaran dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.
“Saya meminta agar data yang disampaikan berkualitas, akurat, valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan karena data sangat penting dan bernilai strategis,” tambahnya.
Sebelum menutup sambutannya, Hermanus berpesan agar semua pihak dapat membangun kerjasama yang lebih efektif, guna memantau serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan strategis.
Ketua pelaksana harian TPID Nunukan, Jabbar menyebutkan bahwa tahun 2023 belum terdapat inflasi secara khusus untuk Kabupaten Nunukan, baik yang bersumber publikasi BPS, BI, maupun sumber lainnya.
“Inflasi baru muncul Januari 2024, adapun daerah di Kaltara yang menjadi fokus Indek harga Konsumen (IHK) yakni, Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan,” jelasnya.
