Perbaikan data DTSEN sangat penting agar program penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Nunukan, benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat besar bagi keluarga tidak mampu.
“Sekiranya ada masyarakat yang mampu secara ekonomi tapi masuk DTSEN, tolong jujur untuk mengembalikan bantuan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala DSP3A Nunukan, Faridah Aryani, membenarkan adanya sejumlah ASN, anggota TNI/Polri bahkan anggota DPRD Nunukan yang masuk dalam data DTSEN yang dikirimkan pemerintah pusat ke daerah.
“Ada perubahan dasar data penerima bantuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Data DTSEN ini baru dikirimkan pemerintah pusat dan kami belum memverifikasi,” jelasnya.
Beberapa nama penerima bantuan mengadu atau datang ke Posko Bansos di rumah jabatan Bupati Nunukan meminta namanya dicoret dari daftar penerima, dilain sisi terdapat pula warga miskin yang mengeluh tidak masuk data DTSEN.
Untuk mengatasi persoalan ini, DSP3A Nunukan memanggil para ketua RT untuk memastikan penerima Bansos adalah nama yang layak mendapat bantuan dan tiap RT diperkenankan menyerahkan 3 nama warga untuk mengganti penerima yang salah.
“Bantuan ekonomi sosial ini instruksi dari Presiden Prabowo kepada tiap daerah untuk membantu masyarakat, ketimbang mendengarkan acara-acara yang tidak bermutu,” ungkapnya.
