“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah harus berhenti melihat dengan ‘kacamata kota’,” katanya.
Donal menambahkan, wilayah perbatasan memiliki potensi budaya dan sejarah yang kuat, termasuk keberadaan kerajaan dan nilai adat yang masih lestari. Potensi tersebut bisa dikembangkan jika mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah jangan cuma fokus ke pembangunan ekonomi di pusat kota. Perbatasan juga punya kontribusi besar terhadap negara, apalagi dari aspek geopolitik dan keamanan,” ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah segera mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, ketertinggalan harus segera diatasi agar masyarakat tidak termarginalkan.
Donal mengaku prihatin karena aspirasi masyarakat perbatasan sering kali tidak sampai ke telinga pemerintah pusat. Padahal, warga perbatasan sangat berharap hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.
“Jangan tunggu masyarakat kecewa. Kita semua punya tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan memuliakan wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Donal berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
