![](http://liputankaltara.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_1590.png")
TANJUNG SELOR.LK – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) H Achmad Djufrie, kembali mengingatkan pemerintah pusat untuk membuktikan janjinya membangun jalan di kawasan perbatasan yang telah direncanakan sebesar Rp 32 miliar.
“Rencana penanganan konektivitas jalan di Kaltara sekitar Rp 32 triliun tidak boleh terus berhenti di tahap pembahasan, kami minta komitmen kepastian pemerintah pusat,” kata Achmad Djufrie, Minggu (15/11/2026).
Djufrie menuturkan, pihaknya akan terus mengawal rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Masyarakat di Kaltara sangat berharap pemerintah pusat memperhatikan kondisi jalan – jalan di wilayah perbatasan
DPRD Kaltara bersama Pemprov Kaltara telah berulang kali menyampaikan persoalan konektivitas transportasi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan maupun Kabupaten Malinau dalam pertemuan dengan kementerian terkait.
“Desakan pembangunan jalan perbatasan dihimpun dari aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka menggambarkan seperti apa kondisi jalan di sana,” sebutnya.
Pembangunan jalan perbatasan bukan sekadar persoalan membuka akses transportasi. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang hingga peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.
Jufrie mengapresiasi kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat melihat langsung kondisi infrastruktur di lapangan. Untuk itulah, dia mengingatkan hasil kunjungan harus diikuti kepastian tindak lanjut secara nyata.
“Masyarakat butuh kepastian kapan jalan mulai dikerjakan. Jangan sampai setelah di tinjau selesai begitu saja,” bebernya.
Sebagai provinsi yang baru terbentuk 14 tahun, Kaltara masih sangat membutuhkan perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Meski perhatian pemerintah pusat sangat terlambat, Djufrie minta masyarakat tetap mendukung rencana program pembangunan dengan tetap memberikan kritik apabila pelaksanaannya tidak sesuai kebutuhan dan harapan.
“Kita mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan, tapi kalau dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan, silahkan sampaikan kritik,” ungkapnya.
