Kasus Narkoba Semakin Tinggi, DPRD Nunukan Minta Pemerintah Bangun Rumah Rehabilitasi di Kaltara

oleh -
oleh
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur

NUNUKAN.LK – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, minta pemerintah pusat pembangunan rumah pusat rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika di wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara).

“Jumlah kasus narkotika di Kaltara sangat tinggi, hampir 85 persen tahanan di Lapas perkara narkotika,” kata Mansur, Senin (16/11/2026).

Tingginya kasus peredaran dan penggunaan narkotika di Kaltara tidak lepas dari posisi daerah Kaltara yang berada di garis perbatasan Indonesia. Penyelundupan narkotika khususnya sabu selalu bermuara dari Kabupaten Nunukan atau Tarakan.

Tidak hanya sebagai daerah perlintasan peredaran narkotika, kasus pengguna sabu di Kabupaten setiap tahunya mendominsasi perkara di Kepolisian ataupun perkara sidang di Pengadilan Negeri Nunukan.

“Dari 1.200 narapidana di Lapas Nunukan, sekitar 800 orang perkara narkotika, baik sebagai pengguna atau pengedar,” sebutnya.

Penindakan kasus narkotika harusnya tidak semata dengan pembinaan di Lapas atau Rutan, para korban bisa hukum dengan menjalani rehabilitasi penyembuhan dari ketergantungan narkotika.

Menurutnya, program rehabilitasi bagi korban penggunaan narkotika secara tidak langsung akan mengurangi pemerintah pusat dalam mengalokanan anggaran pembinaan bagi narapidana di Lapas atau Rutan.

“Narapidana narkoba biasanya mendapat hukuman cukup tinggi, kalau selama itu hidupnya di biaya pemerintah di lapas, berapa anggaran disiapkan tiap tahunnya,” tuturnya.

Saat ini para korban narkotika asal Kabupaten Nunukan yang hendak menjalani rehabilitasi dikirim ke Tanah Merah, kota Samarinda, Kalimantan Timur atau Baddoka, Makassar, dengan catatan biaya transportasi ditanggung pihak keluarga.

Mansur menilai, ketiadaan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala bagi penyalahguna narkotika yang ingin menjalani pemulihan sesuai ketentuan hukum. Selama ini, mereka harus mengakses fasilitas rehabilitasi di luar daerah, seperti, Kalimantan Timur, maupun

Penyembuhan korban narkotika lewat rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 54 yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

“Tapi rehabilitasi tetap harus melalui proses hukum dan asesmen sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT),” lanjutnya.

Dijelaskan Mansur, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan persyaratan tertentu telah diatur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diperbarui melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Tidak sekadar menyediakan tempat pemulihan, pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas seperti tenaga medis profesional untuk menangani proses detoksifikasi, gejala putus zat, serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis pasien.

“Penyembuhan korban narkoba membutuhkan konseling psikologis, pembinaan sosial dan spiritual, serta pendampingan keluarga,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.