NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan terus mengupayakan percepatan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan Embung Lapri Sebatik, seluas 69 hektar milik 40 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak perluasan embung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan Pemerintah Nunukan telah mengalokasikan anggaran totol Rp 24,57 miliar untuk pembayaran ganti kerugian, termasuk biaya konsignasi di tahun 2025.
“Anggaran sudah ada disiapkan sejak tahun lalu, tapi proses pembayaran belum bisa dilaksanakan karena mengalami kendala administrasi, sehingga tertunda hingga ke tahun 2026,” kata Irwan pada Niaga.Asia, Kamis (02/04/2026).
Iwan menerangkan, kebijakan penganggaran ganti rugi sudah dialokasikan tahun 2024, namun karena kendala teknis, pembayaran tidak terlaksana. Seiring bergantinya kepada daerah tahun 2025, anggaran kembali diusulkan melalui dinas teknis.
Proses pembayaran awalnya berjalan lancar, hanya saja dalam tahapan tersebut muncul kendala dari ketua tim appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibentuk panitia dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) wafat di bulan November 2025
“Pembayaran embung masuk program visi misi 17 arah baru menuju perubahan kepala daerah, Bupati Nunukan komitmen menuntaskan kegiatan tertunda ini,” sebutnya.
Wafatnya ketua tim KJPP menghambat penyelesaian pekerjaan, sehingga Pemerintah Nunukan selalu pemilik anggaran menerbitkan kebijakan addendum pergantian ketua tim KJPP.
Tim KJPP hasil addendum bersama anggota kembali survei ulang ke lokasi lapangan untuk mendapatkan hasil penilaian, namun secara formal panitia dari BPN Nunukan tidak bersedia menandatangani pergantian ketua tim.
“Disinilah muncul masalahnya, Pemkab Nunukan berpandangan pada saat kasus force majeure dan kita bekerja dengan lembaga unsur keahlian dapat langsung menghubungi asosiasi minta pergantian langsung lewat addendum, tapi BPN berpandangan proses penilaian harus dimulai dari awal lagi,” jelasnya.
Menyikapi persoalan ini, Pemkab Nunukan tahun 2025 bersurat ke Kementerian ATR/BPN menyampaikan perbedaan pandangan, dan meminta dukungan percepatan karena proses pembayaran tinggal dua tahapan akhir, yakni tanda tangan SK tim dan ekspos oleh KJPP ke panitia BPN.
Dalam waktu tidak berapa lama, Pemkab Nunukan menerima surat dibalas dari Dirjen ATR/BPN yang isinya menerangkan beberapa klausul diantaranya langkah pemerintah daerah dinilai telah tepat melakukan addendum, selanjutkan pemerintah daerah diminta berkonsultasi lebih lanjut ke BPN.
“Kita sudah sampaikan surat balasan kementerian ke BPN Nunukan, kami juga sudah diskusi dengan panitia yang meminta tambahan kelengkapan dokumen dan ketersedian Pemkab Nunukan dalam hal anggaran di tahun 2026,” bebernya.
Segala hal permintaan BPN telah disetujui oleh Bupati Nunukan, namun dalam proses teknis kembali muncul perbedaan pandangan, dimana BPN tetap berpendapat tim KJPP dan panitia pelaksana dilakukan pergantian ulang.
Perbedaan penilaian pandangan ini menimbulkan kendala pembayaran, melihat situasi tidak kunjung selesai, Bupati Nunukan kembali bersurat ke Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa surat kementerian sudah disampaikan ke BPN.
“Dalam isi surat Bupati kedua menerangkan permintaan BPN terkait tambahan dokumen sudah dipenuhi pemerintah daerah, begitu pula alokasi anggaran di tahun 2026,” tuturnya.
Bentuk dukungan Pemkab Nunukan terhadap proses percepatan pembayaran dilakukan pula dengan datang berkomunikasi langsung bertemu Direktur Pengadaan Tanah dan Direktur Pejabat Penilai Kementerian ATR/BPN pada Rabu 01 April 2026.
Bahkan, Dirjen Kementerian ATR/BPN berencana datang langsung ke Kabupaten Nunukan membawa surat jawaban bertemu Bupati Nunukan, sekaligus melakukan tatap muka dengan Pemkab Nunukan dan BPN Nunukan.
“Kami memaklumi ada riak-riak protes masyarakat terhadap lambatnya pembayaran, kami sudah mengupayakan secepat mungkin, tapi karena pekerjaan ini berada di instansi lain, jadi tidak mungkin pemerintah daerah mengintervensi terlalu jauh,” ungkapnya.
