Fraksi NasDem dan PDIP Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda APBD 2027 Nunukan

oleh -
oleh
Rapat paripurna pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan terhadap terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027

NUNUKAN.LK – Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Nunukan, Hendrawan menyampaikan kritiknya komposisi belanja APBD 2027 yang masih didominasi belanja operasional sebesar Rp1,109 triliun, dengan belanja pegawai mencapai Rp674,31 miliar.

Peryataan itu disampaikan Hendrawan saat membacakan pandangan umum Fraksi NasDem DPRD dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, kemarin Rabu (18/11/2026)

“NasDem meminta penataan kepegawaian berbasis kinerja serta efisiensi belanja rutin dan kegiatan seremonial agar anggaran lebih banyak dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Hendrawan, Kamis (19/11/2026).

Fraksi juga mendesak agar belanja modal diprioritaskan untuk pemerataan infrastruktur, khususnya akses jalan antarkecamatan, wilayah perbatasan, dataran tinggi Krayan, Lumbis, Sebuku, pesisir, serta pembukaan akses jalan di wilayah Binusan.

“Kami menerima Raperda ABPB2027 untuk dibahas lebih lanjut, tetapi NasDem menuntut pembenahan struktur fiskal,” sebutnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karunia, mengapresiasi target pendapatan daerah sebesar Rp1,396 triliun, namun menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

“Fraksi PDI-P mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan pajak/retribusi, serta penggalian potensi daerah tanpa membebani masyarakat,” bebernya.

APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memastikan pembangunan dirasakan secara merata mulai dari Sebatik, perkotaan Nunukan, hingga pedalaman Krayan dan Sembakung.

Fraksi PDI-P pada prinsipnya mengapresiasi dan mendukung pembahasan Raperda APBD 2027 dengan menekankan optimalisasi PAD, efektivitas belanja, pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan keterbatasan fiskal secara transparan dan terukur.

“Fraksi menyatakan siap membahas lebih lanjut seluruh program bersama pemerintah daerah melalui badan anggaran dan komisi-komisi DPRD,” tutupnya.

Sementar itu, pandangan umum Fraksi Fraksi Gerindra dan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) tidak dibacakan dalam rapat paripurna, karena anggota fraksi berhalangan hadir. Namun begitu, pandang kedua fraksi tetap diserahkan melalui sekretariat DPRD ke pemerintah daerah.

No More Posts Available.

No more pages to load.