“Maksud saya begini, untuk remaja SMP dan SMP belum memiliki SIM, dengan adanya truk pelajar yang layak tentu akan meminimalisir kecelakaan lalu lintas karena mereka tidak membawa motor,” ujarnya.
Tidak hanya soal kondisi truk angkutan, anggota DPRD asal Sebatik ini menyampaikan rasa keprihatinannya dengan penghasilan diperoleh supir truk pelajar yang tiap bulan hanya menerima Rp 800.000, besaran gaji tersebut sangat tidak sebanding dengan resiko pekerjaan.
Dalam situasi harga barang kebutuhan rumah tangga serba mahal, penghasilan Rp 800.000 jauh dari kata cukup, apalagi jika dilihat dari tingkat kesulitan kerja yang mengharuskan seseorang sehat ataupun sakit tetap harus kerja.
“Kasihan tiap hari kerja honornya cuma Rp 800.000, mereka menyampaikan keluh kesah tidak seimbangnya resiko kerja dengan penghasilan,” tuturnya.
