Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Andi Mulyono menyambut positif langkah penyusunan perubahan Perda. Penyesuaian regulasi akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai subjek pajak.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andre Pratama meminta pemerintah menyediakan tempat parkir yang memadai di tempat-tempat mengalami kemacetan, seperti Jalan TVRI, pasar pagi, dan tempat-tempat yang sering mengalami kemacetan lalu lintas.
“Kami menyarankan pemerintah menggratiskan retribusi penggunaan stadion Sei Bilal dan gedung olahraga khususnya untuk lapangan futsal, basket, voli, dan tenis, kecuali untuk kegiatan dilaksanakan event organizer maupun komunitas,” pintanya.
Sebagai kota transit yang ramai dikunjungi warga melakukan penyeberangan lintas pulau maupun negara, transportasi laut menjadi salah satu sektor pendukung ekonomi daerah. Dimana sesuai Pasal 80, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang nyaman dan memadai di setiap pelabuhan dikelola pemerintah.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah melakukan peningkatan kapasitas dan perbaikan guna menjamin keamanan dan kenyamanan dari konsumen,” terangnya.
Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) melalui juru bicaranya Samuel Parangan menghimbau agar pengelolaan retribusi parkir, kebersihan, dan perizinan dapat transparansi dan akuntabel dalam pemungutan pajak dan retribusi
