TANATIDUNG.LK – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Alimuddin, H. Hamka dan Herman melaksanakan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 pada program pembangunan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
“Kegiatan ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kaltara tahun 2025,” kata H. Alimuddin, Jumat (16/04/2026)
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi kegiatan pembangunan dan pengadaan yang menjadi bagian dari program pemerintah provinsi di Kabupaten Tana Tidung.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Tana Tidung, kedatanagn DPRD disana untuk melakukan monitoring terhadap program pengadaan komputer yang bertujuan meningkatkan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi bagi para siswa.
“Kita mau lihat apakah program sudah berjalan sesuai realisasi dan membawa manfaat bagi sekolah termasuk kualitas barang apakah sesuai standar,” sebutnya
Tim Pansus juga meninjau pembangunan gedung ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung, pembangunan fasilitas pendidikan ini diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar, serta memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Usai mengunjung sarana pendidikan, tim pansus melanjutkan monitoring dengan peninjauan pembangunan Jalan Trans Kaltara – Tideng Pale, menuju pusat kota di Kabupaten Tana Tidung.
Infrastruktur jalan merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya itu, tim Pansus LKPJ juga memantau pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik ruas Jalan Trans Kaltara di Kabupaten Tana Tidung. Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Senada dengan itu, Herman dalam penjelasannya menuturkan hasil monitoring nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kaltara tahun anggaran 2025 di DPRD Provinsi Kaltara.
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Monitoring pengawasan langsung di lapangan merupakan langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di tiap daerah dapat terus berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
