“Jangan sampai 31 Desember 2025 tidak ada upaya dari kita. Ini persoalan penting menyangkut hidup orang banyak,” terangnya.
Atas persoalan ini pula, DPRD Nunukan melalui Komisi I berencana akan memanggil BKPSDM Nunukan meminta kejelasan sekaligus saran ataupun petunjuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh DPRD dalam memperjuangkan nasib ratusan orang.
Jika pemerintah daerah memerlukan dukungan DPRD Nunukan, semua anggota DPRD siap memberikan dukungan dan menyertai pemerintah bertemu BKN menjelaskan kondisi kebutuhan pegawai honorer di wilayah pedalaman.
“Kami siap mendampingi pemerintah memperjuangkan aspirasi honorer R4. Intinya, wilayah pedalaman masih butuh pegawai honorer,” ungkapnya.
