Studi Banding ke Banten, DPRD Kaltara Perdalam Strategi Perlindungan Pemberdayaan UMKM

BANTEN.LK – Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten guna memperdalam strategi perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi, pada Kamis (07/05/26).

Wakil Ketua Pansus DRPD Kaltara, Muhammad Nasir bersama Anggota Pansus, Pdt. Robenson Tadem, Saleh, dan Adi Nata Kusuma diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, beserta pejabat dan staf.

“Dalam pertemuan di bagas berbagai isu mulai dari perlindungan hukum bagi UMKM, transformasi digital, penguatan koperasi, hingga peluang kemitraan dengan perusahaan besar,” kata Nasir, Sabtu (09/05/2026)

Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM Banten menggali informasi terkait penguatan koperasi, dukungan digitalisasi UMKM, hingga peluang keterlibatan UMKM lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diskusi juga membahas sejumlah tantangan, terutama terkait kewenangan pembinaan UMKM mikro yang masih terbatas di tingkat provinsi, termasuk memfasilitasi legalitas usaha gratis, sertifikasi halal, hingga akses ekspor produk UMKM ke pasar internasional.

“DPRD Kaltara berharap berbagai praktik baik di Provinsi Banten dapat menjadi referensi dalam memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi di Kaltara,” sebutnya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintaro, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki program advokasi hukum bagi UMKM yang menghadapi persoalan usaha dan perbankan.

Selain itu, Pemprov Banten juga mendorong business matching antara perusahaan besar dan pelaku UMKM agar produk lokal dapat terserap pasar industri.

Usai berkunjung ke Dinas Koperasi dan UKM Banten, Pansus II DPRD DPRD Kaltara melanjutkan kunjungan ke DPRD Provinsi Banten melakukan studi banding terkait Ranperda tentang kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Koperasi

Kedatangn rombongan DPRD Kaltara diterima Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, KH. IIP Makmur, bersama jajaran terkait. Dalam pertemuan dibahas berbagai regulasi mengenai penguatan UMKM, koperasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.

Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada kebijakan perlindungan UMKM, kemudahan perizinan, pemberdayaan koperasi, dukungan transformasi digital, serta pola kemitraan antara usaha kecil dan perusahaan besar.