Namun begitu, perlu diketahui bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir dalam APBD tahun 2025, karena keterbatasan anggaran dan tuntutan skala prioritas yang mengharuskan pemerintah memilih dan memilah tiap usulan.
“Ini harus dipahami bersama. Situasi keuangan sangat menentukan berapa banyak usulan bisa dikerjakan dan pastinya harus skala prioritas,’ terang Laura.
Oleh karena itu, Laura berharap menyusun program kegiatan memperhatikan dibutuhkan di tiap desa, kelurahan dan kecamatan dengan melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi usulan prioritas.
Selain itu, dirinya juga meminta usulan-usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Nunukan agar ditawarkan melalui pendanaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltara, dengan berbekal program-program strategis agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi.
“Pembiayaan anggaran besar kita usulan ke pusat atau provinsi, jadi anggaran daerah bisa maksimal untuk Nunukan di tahun 2025,” ungkapnya.
