Sepakati KUA-PPAS APBD-P 2026, DPRD Nunukan Beri Sejumlah Catatan Rekomendasi

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, memberikan sejumlah catatan rekomendasi terhadap KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2026 yang mengalami penyesuaian struktur fiskal dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun atau berkurang Rp64,59 miliar.

Melalui rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa, juru bicara tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menilai perubahan struktur fiskal APBD menuntut pemerintah daerah perlu melakukan penajaman prioritas dan efisiensi anggaran

“Keterbatasan kapasitas fiskal hendaknya dapat diarahkan untuk membiayai pelayanan dasar dan program strategis masyarakat,” kata Mansur, Selasa (25/08/2026).

Adapun sejumlah rekomendasi DPRD Nunukan yang disampaikan dalam rapat paripurna kesepakatan nota KUA-PPAS APBD-P 2026, diantaranya meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor kesehatan.

DPRD mendorong penambahan ambulans darat untuk Puskesmas Nunukan dan Puskesmas Nunukan Selatan, serta pengadaan ambulans laut guna mendukung layanan rujukan medis di wilayah perairan dan perbatasan Sebatik dan Nunukan.

Untuk bidang pendidikan, pemerintah daerah diharapkan merealisasikan program Sister School, khususnya pada jenjang SMP, serta menyediakan bus sekolah baru yang layak dan aman bagi peserta didik.

DPRD juga meminta pemerintah memastikan bantuan sosial dan hibah disalurkan tepat sasaran, sekaligus memperkuat sarana dan prasarana bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan.

Banggar mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian kewajiban terkait pembebasan lahan dan/atau pembangunan Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara melalui APBD Perubahan 2026.

Pemerintah juga didorong memasukkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) penanggulangan banjir dalam APBD Perubahan 2026 sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik pada APBD 2027.

Dalam bidang kebencanaan dan lingkungan, DPRD meminta optimalisasi anggaran tanggap darurat, pengerukan sungai, perbaikan siring dan drainase, serta peningkatan pengelolaan sampah, termasuk penambahan armada pengangkut sampah.

Sedangan terhadap meningkatkan PAD, pemerintah  diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan, pemungutan, pengawasan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah.

“Efisiensi juga perlu dilakukan terhadap perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta forum diskusi yang tidak menjadi prioritas,” sebutnya.

Mansur menerangkan, hasil efisiensi anggaran tersebut dapat diarahkan pada membiayai program yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, DPRD menekankan pentingnya peningkatan dan pemeliharaan jalan penghubung antar kecamatan, terutama di wilayah Krayan, Lumbis, dan Sebatik termasuk fasilitas dermaga dan pelabuhan lokal serta sarana-prasarana publik di kawasan perbatasan.