NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Muhammad Mansur, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan memperbaiki administrasi dan pengelolaan aset pelabuhan milik pemerintah daerah yang belum memiliki izin operasi.
“Dari 31 unit pelabuhan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, hanya PLBL Liem Hie Djung yang memiliki izin operasi,” kata Mansur, Rabu (15/10/2025).
Meski PLBL Nunukan mengantongi izin operasi dan dikelola Dishub Provinsi Kaltara, namun status kepemilikan pelabuhan tidak jelas karena dalam catatan laporan keberadaan pelabuhan tidak menjelaskan kepemilikan aset apakah kabupaten atau provinsi.
Terlebih lagi terhadap pelabuhan-pelabuhan rakyat lainnya, Mansur mengatakan tidak satupun pelabuhan yang pengelolaannya di bawah Dishub Nunukan miliki izin operasi kepelabuhanan.
“Kabupaten Nunukan sudah berusia 26 tahun, tapi tidak satupun pelabuhan rakyat di Nunukan memiliki izin operasi, bahkan status dan pengelolaan tidak tercantum di data pelabuhan,” sebutnya.
Mansur menerangkan, fungsi izin operasi pelabuhan rakyat adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, memastikan ketersedian fasilitas yang memadai, mengelola kelancaran arus barang dan penumpang.
Izin operasi pelabuhan ini juga berfungsi untuk memastikan pengelola pelabuhan memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sistem yang terstruktur untuk operasional pelabuhan.
“Semua pelabuhan dikelola Dishub Nunukan milik pemerintah daerah, tapi secara administrasi tidak tercatat karena tidak memiliki nomor register sebagai aset daerah,” bebernya.
Kelalaian dalam pengelolaan pelabuhan rakyat di Nunukan ini menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya, sehingga DPRD Nunukan patut mempertanyakan kinerja Dishub Nunukan.
Padahal lanjut dia, pengurusan izin operasi maupun pengelolaan dan pencatatan registrasi pelabuhan rakyat yang terbesar di wilayah Kabupaten Nunukan masih dalam kewenangan pemerintah daerah.
