“Pertanyaan kita, apakah yang sudah dibuat Dishub selama 26 tahun ini, masa mengurus izin operasi tidak mampu, begitu pula mencatat asetnya,” ujarnya.
Mansur meminta Dishub Nunukan melakukan sharing persoalan ke DPRD Nunukan, sampaikan masalah dan kendala hal-hal yang mempersulit penerbitan izin maupun pencatatan aset pelabuhan.
DPRD Nunukan siap bekerjasama dengan Dishub Nunukan baik dalam kebutuhan penyediaan anggaran maupun pendampingan segala urusan yang menyangkut pengelolaan pelabuhan rakyat di Nunukan.
“Jujur saya sangat kecewa melihat kinerja Dishub Nunukan dibidang pelabuhan rakyat. jangan hanya menarik distribusi pelabuhan tanpa kejelasan pengelolaan,” bebernya.
Sebagai tempat transportasi penting bagi masyarakat di wilayah kecamatan dan pedalaman, keberadaan pelabuhan rakyat seharusnya mampu membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi secara umum.
Untuk itu, Mansur mengajak pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pelabuhan dalam segi keamanan dan keselamatan penumpang. Lengkapi fasilitas sarana maupun perizinan pelabuhan.
“Pelabuhan itu harus ditata bagus-bagus karena pelabuhan jadi sarana penghubung penting antar kecamatan di Kabupaten Nunukan,” tutupnya.
