Rusak Dihantam Banjir, Jembatan Tanjung Karang Sebatik Belum Ada Perbaikan

NUNUKAN.LK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hamsing bersama Hj. Nadia, meninjau kerusakan jembatan dan abrasi jalan dampak banjir yang melanda pulau Sebatik, Minggu 26 Juli 2026.

“Kami menyampaikan rasa prihatin atas kejadian banjir yang merusak infrastruktur. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak terhadap kegiatan masyarakat setempat,” kata Hamsing, Rabu (29/07/2206)

Jembatan yang berlokasi di Jalan Sei Batang RT 12, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, berada di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman penduduk dengan jumlah penduduk cukup banyak.

Kerusakan jembatan maupun jalan tidak lepas dari kesalahan dari perencanaan pembangunan proyek yang tidak melihat kondisi alam dan mempertimbangkan arus aliran air yang sangat tinggi ketika hujan deras.

“Kalau saya perhatikan ada kesalahan dalam perencanaan pemerintah, harusnya sebelum dibangun ditanya dulu masyarakat seperti apa kondisi lingkungan dan seberapa deras arus air,” tuturnya.

Sebelum pembangunan jembatan di tahun 2025, masyarakat sudah mengeluhkan luapan ar sungai kerap kali menenggelamkan jembatan kayu, namun meski dihantam banjir, konstruksi jembatan tidak mengalami kerusakan parah.

Masyarakat menyampaikan rasa kecewanya lantaran keberadaan jembatan baru malah lebih buruk dari sebelumnya. Terhadap persoalan ini, Hamsing mengaku telah menghubungi Kabid Bina Marga dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nunukan.

“Saya sudah hubungan Kabid Bina Marga, tapi katanya masih menunggu keputusan pak Kadis, sedangkan Kadisnya sulit dihubungi, di lapangan masyarakat sudah mengeluh,” ujarnya.

Hamsing menilai penanganan kerusakan infrastruktur dampak banjir di pulau Sebatik sangat lambat, sampai hari ini belum ada gerakan ataupun tindakan berarti dari pemerintah kabupaten maupun dinas terkait.

Padahal, lanjur dia, infrastruktur jembatan dan jalan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat untuk beraktivitas ke sekolah, ke perkebunan maupun transportasi antar desa dan kecamatan lainnya.

“Sudah empat hari kejadian, tapi pemerintah belum merespon kerusakan, masyarakat heran kenapa penderitaan mereka dibiarkan begitu saja,” beber Hamsing.

Terhadap kondisi emergensi, Hamsing meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran perbaikan apakah lewat pergeseran atau dana tanggang darurat agar aktifitas masyarakat dapat segera berjalan normal.

Lambatnya penanganan dampak kerusakan telah merugikan masyarakat, apalagi di lokasi tersebut terdapat anak-anak bangsa yang setiap hari melintasi jalan untuk berangkat ke sekolah dan bekerja di perkebunan sawit.

“Untuk penanganan darurat masyarakat pasang papan kayu menghubungkan jalan ke jembatan, sepeda motor bisa lewat tapi di bantu angkat berapa orang,” terangnya.