Rismanto : Pembangunan di Kaltara Belum Merata, Wilayah Pedalaman Masih Tertinggal Jauh

oleh -
oleh
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto

SEBATIK.LK – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Rismanto, menyoroti kinerja pemerintah daerah yang belum mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur maupun sarana umum bagi masyarakat.

“Pembangunan jangan hanya terkonsentrasi di perkotaan. Masyarakat di pedalaman dan perbatasan juga butuh dukungan infrastruktur yang sesuai kondisi geografis wilayah,” kata Rismanto, Sabtu (21/11/2026).

Persoalan akses jalan dan jembatan dan air bersih masih menjadi salah satu aspirasi yang keluhkan masyarakat dalam tiap kegiatan reses, terutama bagi masyarakat di perbatasan pulau Sebatik dan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Minimnya konektivitas transportasi jalan yang menghubungkan antar kecamatan ataupun anta desa di wilayah pedalaman, menyebabkan banyak aktivitas perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup terhambat.

“Infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan. Kelancaran mobilitas distribusi kebutuhan masyarakat adalah salah satu penentu pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.

Rismanto menuturkan, kondisi geografis harusnya tidak menjadi penghalang bagi pembangunan wilayah perbatasan dan pedalaman. Pemerintah daerah hendaknya bisa mengatur skema atau pola kebijakan pemerataan bagi seluruh masyarakat.

Kondisi infrastruktur di Kecamatan Krayan dan Sebatik maupun Lumbis Pensiangan dan Lumbis Ogong, masih tertinggal jauh dari pusat kota, keadaan inilah yang kerap kali memunculkan kecemburuan bagi masyarakat pedalaman.

“Jangan jadikan alasan ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman dikarenakan kondisi geografis,” terangnya.

“Keluhan masyarakat perbatasan dan pedalaman tiap tahunnya sama, tiap kali Reses pasti persoalan jalan, jembatan dan air bersih jadi persoalan utama,” lanjutnya.

Aspirasi dan keluhan masyarakat yang terhimpun dalam Reses menjadi gambaran kebutuhan masyarakat, untuk selanjutnya diperjuangkan melalui pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

Terhadap persoalan ini pula, Rismanto berharap OPD dapat melakukan pencermatan terhadap aspirasi, sehingga program yang direncanakan tidak hanya berdasarkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

“Saya tidak menjanjikan semua usulan terealisasi cepat, tapi kami upayakan apa menjadi kebutuhan masyarakat tersampaikan ke pemerintah dan jadi pembahasan,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.