Dengan berakhirnya rapat pleno di tingkat kabupaten, KPU Nunukan nantinya akan membawa hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada untuk disampaikan ke tingkat Provinsi Kaltara tanggal 07 – 8 Desember 2024.
“Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada Nunukan 2024 sebanyak 43.447 orang.
Pasca berakhirnya rapat pleno, Rico mempersilahkan jika para peserta Pilkada mengajukan gugatan atas penetapan hasil apabila dirasa merugikan. Dalam hal ini, KPU Nunukan dapat memfasilitasi dengan memberikan waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan hasil perhitungan suara.
“Permohonan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari (hari kerja) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pilkada,” bebernya.
Tata cara dan syarat mengajukan gugatan tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
Pengajuan gugatan harus melengkapi alat atau dokumen bukti beserta keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi suara. Para pemohon nantinya dapat memperbaiki atau melengkapi data apabila kurang lengkap paling lambat 3 hari setelah permohonan diterima MK.
“Silahkan kalau ada paslon hendak mengajukan gugatan, kami KPU Nunukan akan memfasilitasi dan memudahkan proses di MK,” tutupnya.
