Rapat terakhir DPRD bersama Pemkab Nunukan tahun 2023 kembali membahas pembangunan rumah jabatan yang nantinya akan ditempati bupati hasil Pilkada 2024, dan meminta pemerintah daerah menyelesaikan persoalan status aset.
“Persolan ini tidak ada tendensius ke politik, kita ingin bupati baru nanti memiliki rumah dinas karena rumah dinas bagian dari ikon daerah,” tutupnya.
