NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan masih menunggun putusan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebagai bentuk penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kita masih menunggu keputusan secara formal dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian lainnya yang mengatur kebijakan WFH,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Raden. Iwan Kurniawan, Jumat (27/03/2026).
Irwan menerangkan, Pemerintah Nunukan pada prinsipnya sangat siap melaksanakan WFH maupun mematuhi sebagai bentuk aturan yang perlu dilaksanakan dalam masa penerapan kebijakan bekerja dari rumah.
Menurutnya, penerapan WFH pernah digunakan pemerintah Indonesia saat terjadi wabah Covid-19, dimana semua daerah membatasi aktifitas diluar rumah, termasuk kegiatan perkantoran guna menghindari penyebaran penyakit.
“Kemungkinan skema WFH hemat BBM tidak jauh berbeda dengan WFH Covid-19 di tahun 2021-2022 lalu,” bebernya.
Penerapan WFH tentunya tidak mengganggu pelayan publik masyarakat karena pelayan kantor-kantor penting seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dinas Kesehatan maupun seperti Satpol PP, RSUD dan Dinas Kebakaran tetap berjalan normal.
WFH hanya diperuntukan bagi dinas dan badan kantor yang tidak terlalu banyak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, namun begitu jam kerja tetap diatur dengan sistem bergantian masuk kerja.
“Nanti ada kantor-kantor hari kerja tertentu pegawainya dibatasi dan diatur bergantian. Artinya pelayanan tidak full tutup,” bebernya.
Irwan mengaku belum mengetahui persis apakah kebijakan penerapan WFA berlalu secara menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari PNS hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Nah itu juga, kami belum terima surat keputusan resmi, makanya kita tunggu dulu seperti apa skema WFH dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Beberapa opsi kebijakan penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, salah satunya penerapan work from home (WFH) bagi ASN untuk penghematan konsumsi BBM kendaraan bermotor.
Adapun kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan saat ini tinggal menunggu arahan dari Prabowo Subianto.
