Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.
Melalui Inpres tersebut, sebut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.
“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.
Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan, sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.
Terakhir, Robby mengajak seluruh pihak dari berbagai unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat pemerintah daerah terkait dapat dengan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla.
