TANJUNG SELOR.LK – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, memimpin Rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025, agenda pencegahan dan percepatan penurunan stunting, di Ruang Rapat Wagub Kaltara, Senin (4/8)
“Penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, berbasis data, dan dilakukan secara konvergen,” kata Wagub Ingkong mengawali sambutannya.
Wagub Ingkong menekankan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang yang memengaruhi kualitas generasi masa depan, produktivitas, serta daya saing bangsa.
Ia menuturkan pada rapat ini bisa menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka menurunkan angka stunting di Bumi Benuanta.
Meski pemerintah pusat telah menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada tahun 2025 dan 5 persen pada tahun 2045, namun provinsi Kaltara lebih ambisius dengan target 15,1 persen di tahun 2025 dan 3,6 persen pada 2045.
“Fokus kita tidak boleh hanya pada anak yang sudah stunting, tetapi harus lebih kuat pada pencegahan stunting baru,” ujarnya.
Wagub Ingkong menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan siap menyelaraskan strategi daerah dengan kebijakan nasional, melalui 6 langkah prioritas, pertama melaksanakan penguatan komitmen dan kepemimpinan daerah dengan Wagub sebagai Ketua Pelaksana.
Kemudian kedua, melakukan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, khususnya edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); ketiga, konvergensi program dan anggaran dengan integrasi dalam RKPD dan APBD serta sistem tagging dan tracking.
Selanjutnya keempat, penguatan ketahanan pangan dan gizi melalui pemanfaatan pekarangan, distribusi pangan lokal, dan dukungan MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk Balita.
