NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, memeastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam kondisi aman dan tercukupi.
Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Rohadiansyah mengatakan distribusi BBM subsidi pertalite maupun bio solar dari Pertamina Tarakan ke SPBU Nunukan cukup lancar, walaupun ada keterlambatan hanya beberapa hari.
“Nunukan belum memiliki depo BBM yang berfungsi untuk pusat penerimaan atau penyimpan sementara BBM dari kilang, kita masih menggunakan depo milik Pertamina Tarakan,” kata Rohadisnyah, Minggu (12/04/2026).
Kebutuhan BBM Nunukan dikirim Pertamina Tarakan menggunakan laut kapal, sehingga jika terjadi keterlambatan sangat wajar karena terkadang kapal pemuat BBM mengalami kendala administrasi dokumen atau kelayakan berlayar.
Meski demikian, Pemerintah Nunukan memastikan bahwa distribusi BBM tetap berjalan lancar, terutama sejak sebelum hari Raya Idul Fitri hingga kini. Bahkan, antrean kendaraan di SPBU terpantau relatif aman lancar.
“Tanda BBM langka terlihat di antrean kendaraan di SPBU, kalau membludak pasti distribusi atau stok BBM di Tarakan kendala sampai Nunukan,” sebutnya.
Hingga saat ini Pemerintah Nunukan belum menerima informasi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi maupun non subsidi, hal ini berbeda dengan negara lainnya yang sudah lebih dulu menaikan BBM di negaranya.
“Isu kenaikan BBM lagi rame dibahas, tapi kami sampai hari ini belum menerima laporan dari Pertamina atau pihak lainnya,” tuturnya,
Alokasi BBM subsidi tahun 2026 yang diberikan Pemerinta Provinsi Kaltara untuk Nunukan masih mengacu data lama yakni, pertalite 22.599 kiloliter, solar 12.781 kiloliter, minyak tanah 708 kiloliter dan LPG sebanyak 6.581 metrik ton.
Guna menyeimbangkan antara kuota dan kebutuhan, Pemerintah Nunukan tahun 2026 telah mengusulkan penambahan kuota BBM sebagai antisipasi peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor darat maupun laut.
“Usulan sudah disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan tembusan ke PT Pertamina (Persero), kita tunggu respon mereka,” sebutnya.
Rohadiansyah menerangkan, penambahan kuota BBM subsidi maupun LPG Nunukan sangat wajar apabila dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah sejak tahun 2025 yang mencapai 227.467 jiwa.
Bersamaan usulan penambahan BBM, Pemerintah Nunukan melakukan pencegahan kelangkaan dengan pemantauan dan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina Tarakan serta pengelola SPBU.
“Pemantauan intensif diharapkan bisa menstabilkan distribusi BBM ke masyarakat, sehingga tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan,” ungkapnya.
