Pemkab Nunukan Jawab Pandangan Fraksi Hanura, Demokrat dan PKS atas Raperda APBD 2027

oleh -
oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Muhammad Amin Setkab Nunukan membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun 2027

NUNUKAN.LK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menggelar rapat paripurna jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Bupati Nunukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2027.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj, Maryati, dihadiri dan sejumlah anggota DPRD Nunukan, Kamis malam (19/11/2026).

Menanggapi pandangan Fraksi Hanura, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Muhammad Amin, mengatakan pemerintah mengakui ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan.

Terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan, Pemerintah Nunukan, akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah akan mendukung pengembangan sektor rumput laut melalui bantuan bibit, pelatihan, fasilitasi ekspor, serta penyusunan regulasi tata niaga dan kualitas rumput laut.

“Pengawasan penggunaan anggaran diperkuat melalui Inspektorat serta evaluasi proyek agar memenuhi aspek legalitas, administrasi, dan teknis,” sebutnya.

Menjawab pandangan Fraksi PKS, Amin menjelaskan pemerintah berkomitmen mengarahkan APBD 2027 untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur

Optimalisasi PAD terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pendataan objek pajak, serta pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat.

Sedangkan penanganan infrastruktur di Kecamatan Sembakung dan banjir di Sebatik Barat, khususnya Desa Binalawan dan Setabu, akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, adapun peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan melalui pemenuhan tenaga medis, pengembangan Rumah Sakit Pratama Sebatik, pengadaan obat, serta penyediaan transportasi sekolah.

“Terkait potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar, pemerintah akan mencermati kembali proyeksi pendapatan dan belanja, serta mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi,” sebutnya.

Sama halnya dengan Fraksi Demokrat, Pemerintah Nunukan sedang mengupayakan  meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah, serta memastikan belanja pegawai sejalan dengan peningkatan produktivitas ASN.

Terkait potensi kesenjangan pendanaan Rp200 miliar, pemerintah masih mengkaji opsi pembiayaan melalui lembaga keuangan bukan bank dengan mempertimbangkan kemampuan membayar, beban pinjaman berjalan, dan kepastian piutang pemerintah pusat.

Prioritas pembangunan juga mencakup rehabilitasi sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan secara berkelanjutan melalui validasi penerima bantuan, pelatihan manajemen usaha, sertifikasi produk, dan perluasan akses pasar,” sebut Amin.

No More Posts Available.

No more pages to load.