NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan bersama corporation perusahaan teknologi Kyushu, Jepang, kembali membahas rencana proyek energi terbarukan pembangunan pembangkit listrik hybrid menggabungkan tenaga surya (PLTS) dan Biomassa (PLTBm).
Mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan, Sirajuddin, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang diselenggarakan 03 Desember 2025.
“Pertemuan ini penting untuk melihat perkembangan proyek sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan kali ini, pembahasan lebih difokuskan terhadap progres pembangunan PLTS dan PLTBm yang direncanakan berlokasi di wilayah Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan.
Pembangunan PLTS dan PLTBm merupakan kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, melibatkan PLN Unit Layanan Nunukan, serta didukung pendanaan dari New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
“Proyek pembangkit listrik ini fokus pada pengembangan inovasi ramah lingkungan dengan visi menciptakan lingkungan hidup yang lebih nyaman dan berkelanjutan,” tuturnya.
Perwakilan Kraftia Corporation Kyushu, Akbar, menjelaskan proyek yang direncanakan sejak tahun 2024 ini mengalami penyesuaian produksi dikarenakan adanya perubahan kenaikan biaya
“Terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dari perencanaan awal, sementara NEDO telah menetapkan batasan standar biaya yang tidak dapat dilampaui,” jelasnya.
Pembengkakan anggaran mencapai sekitar Rp140 miliar yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya konstruksi pembangkit biomassa, pekerjaan sipil, serta transportasi bahan baku tandan kosong kelapa sawit.
“Terjadi peningkatan biaya cukup tinggi dari perencanaan awal, sehingga proyek hampir tidak dapat dilanjutkan,” tambahnya.
Pihak perusahaan telah melakukan langkah efisiensi seperti mendesain ulang pekerjaan sipil melibatkan konsultan, negosiasi langsung dengan produsen boiler, serta koordinasi dengan kementerian untuk memperoleh pembebasan pajak.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap kapasitas PLTS dari 1,8 MWp menjadi 1,3 MWp, bahkan disiapkan opsi hingga 0,65 MWp guna menekan biaya lebih lanjut. Langkah ini agar proyek tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utamanya dalam menjaga keandalan listrik di Nunukan.
“Pembinaayan sepenuhnya ditanggung perusahaan, adapun pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan titik lokasi kegiatan,” bebernya.
Dari total lahan sekitar 3,5 hektar yang telah disiapkan, pemerintah daerah diminta untuk mematangkan lahan seluas kurang lebih 0,8 hektar di area yang lebih datar.
Pembangunan pembangkit listrik ini merupakan dukungan Pemerintah Jepang kepada Indonesia, dalam penyediaan kebutuhan listrik, sehingga standar spesifikasi dan keselamatan harus memenuhi ketentuan tinggi.
