Pemkab Nunukan dan BPS Gelar Pelatihan Satu Data Indonesia

NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menggelar pelatihan Satu Data Indonesia (SDI)

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Joko Santosa, mengatakan pelatihan SDI merupakan langkah strategis Pemerintah Nunukan, dalam mengoptimalkan tata kelola data di daerah.

“Sasaran target dari pelatihan ini untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik tahun 2026,” kata Joko, Selasa (26/05/2026).

Joko mengingatkan kembali amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana perumusan kebijakan tidak lagi hanya berlandaskan asumsi. Pembangunan butuh data data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas data berdampak langsung pada efektivitas program pemerintah, sebab ketika data dikelola berkualitas, maka pengelolaan APBD akan tepat sasaran. Begitu pula bantuan sosial tidak salah alamat.

“Dengan data yang baik, investor akan lebih percaya menanamkan modalnya karena data kita terbuka dan valid,” sebutnya.

Kepala DKISP Nunukan, Arief Budiman menuturkan pelatihan SDI diikuti 111 peserta perwakilan organisasi perangkat daerah dengan merujuk pada SK Bupati Nomor 320 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Nunukan.

“Lewat pelatihan ini berharap seluruh pengelola data di perangkat daerah dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas, khususnya dalam penyusunan maupun penginputan metadata statistik ke portal satu data,” sebutnya.

Dalam mewujudkan data terbaik, diperlukan sinergi antar perangkat daerah agar data yang dihasilkan memiliki standar seragam dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, kebijakan, hingga evaluasi program pemerintah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat membangun koordinasi yang semakin solid antar perangkat daerah,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPS Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, menekankan pentingnya pemahaman mengenai klasifikasi statistik. Seluruh OPD hendaknya mampu membedakan antara statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.

“Statistik khusus diterbitkan oleh lembaga swasta, seperti lembaga survei, sedangkan statistik sektoral publikasinya oleh lembaga pemerintah di luar BPS, seperti BI, OJK, Kemensos, Pemda, dan OPD,” terangnya.