Pemilik APMS Sebut Kuota BBM Nunukan Tidak Mencukupi Kebutuhan

NUNUKAN-LK – Sejumlah perwakilan pemilik Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Kabupaten Nunukan, menerangkan kuota BBM subsidi Pertalite dan Bio Solar yang siapkan PT Pertamina tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan pemilik APMS APMS Cahaya Nunukan, H. Anca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Nunukan bersama perwakilan petani dan nelayan pulau Sebatik, di ruang Ambalat I, Rabu (26/08/2026).

“Kuota BBM laut APMS Cahaya Nunukan hanya sekitar 56 ton untuk pertalite dan 50 ton Bio Solar, sedangkan rekomendasi dikeluarkan pemerintah jatah nelayan dan petani 80 ton perbulan,” kata Anca.

Tidak sinkronnya kuota BBM laut APMS miliknya dengan rekomendasi dikeluarkan pemerintah menimbulkan persoalan, karena kuota disiapkan untuk petani dan nelayan tidak pernah tercukupi.

Untuk mengatur distribusi secara merata, pihak APMS akhirnya membatasi tiap penjualan agar masing-masing pelaku usaha laut dapat menikmati BBM subsidi, namun keterbatasan ini pastinya menimbulkan persoalan.

Selama ini APMS lebih dulu melayani pengisian BBM kendaraan yang juga antrian cukup panjang, setelah kegiatan selesai, petugas kemudian melayani BBM untuk nelayan dan petani yang biasanya membawa jerigen.

‘’Setelah antrean kendaraan terurai, kami baru bisa melayani pembelian lewat surat rekomendasi untuk nelayan dan petani,” sebutnya.

Hal senada diutarakan pemilik APMS Sebatik Indah, H. Abdullah, dia menerangkan kuota BBM subsidi sangat minim jauh dari kebutuhan, tidak sedikit petani dan nelayan terpaksa mengurangi durasi melaut.

“Dulu ada BBM Malaysia pengganti BBM pertamina, tapi sekarang BBM Malaysia mahal melebihi harga BBM kita,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengatakan persoalan kelangkaan BBM bagi nelayan dan petani tidak lepas dari kuota disiapkan PT Pertamina untuk Nunukan tidak sesuai jumlah kendaraan darat dan laut.

“Usulan BBM Pertalite Nunukan tahun 2025 sebanyak 64.406 kilo liter, tapi kuata diberikan Pertamina 25,689 dengan realisasi 23,359 kilo liter, sedangkan BBM solar usulan 22,572 kilo liter, kuota diberikan 14,527 dengan realisasi 12,940,” sebutnya.

Tidak sebandingnya usulan kebutuhan BBM dengan kuota diberikan PT Pertamina berdampak terhadap penggunaan BBM bagi masyarakat dan akhirnya muncullah kelangkaan ataupun antrean panjang.

Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Fajrul meminta Pemerintah Nunukan bisa berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun PT Pertamina guna menambah kuota BBM di tahun 2027.

“Kalau kuota BBM tidak ditambah, tahun depan kembali terulang lagi kelangkaan, muncul lagi keluhan nelayan dan petani kesulitan dapat BBM subsidi,” tutupnya.