Pemerintah Pusat Target Pembangunan Jalan Penghubung Krayan – Malinau Tuntas 2028

NUNUKAN.LK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang bersama Bupati Nunukan, Irwan Sabri melakukan kunjungan kerja ke perbatasan Indonesia, Kecamatan Krayan, meninjau rencana pembangunan akses jalan penghubung dari Krayan menuju Kabupaten Malinau, Rabu (07/10/2026).

“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Muhammad Tito Karnavian, membahas percepatan pembangunan jalan perbatasan di Kaltara, terutama Kecamatan Krayan,” kata Irwan Sabri, Kamis (08/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Irwan menyambut kedatangan Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Moch. Iqbal Tamher, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI Edi Nurhabad.

Hasil koordinasi dan kunjungan menghasilkan harapan baru bagi masyarakat perbatasan dengan dibukanya dua akses darat penghubung sebagaimana usulan Bupati Nunukan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.

“Dua ruas yang nantinya dibangun dari Bandara Yuvai Semaring melalui Long Bawan menuju Krayan Tengah hingga masuk ke wilayah Kabupaten Malinau,” sebutnya.

Rencana pembangunan akses darat penghubung dikerjakan bertahap dan ditargetkan rampung akhir tahun 2028. Dibukanya ruas jalan ini menhadi langkah penting untuk membuka keterisoliran wilayah perbatasan Krayan.

Tidak hanya membuka keterisoliran, pembangunan jalan secara tidak langsung akan memperpendek jalur mobilitas menuju pusat pemerintahan dan ekonomi. Akses darat yang lebih baik juga diharapkan menekan biaya logistic.

“Jalan ini akan memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta membuka pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat,” tuturnya.

Irwan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, yang terus memberikan perhatian terhadap pembangunan kawasan perbatasan Nunukan.

Kunjungan Kementerian Dalam Negeri dan jajaran KemenPU di perbatasan Krayan adalah bagian dari rencana kerja. Data dan kondisi lapangan nantinya menjadi bahan penyusunan rencana induk kebutuhan pembangunan

“Keinginan masyarakat Krayan dan harapan Pemerintah Nunukan, akhirnya mendapat respon pemerintah pusat.” Bebernya.

Pemerintah Nunukan akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPP, Kementerian Pertahanan serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rencana pembangunan t berjalan sesuai tahapan.

“Krayan tidak boleh terus berada dalam keterbatasan akses. Kita ingin jalan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ketika jalan terbuka, maka peluang ekonomi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga semakin terbuka,” terangnya.