NUNUKAN.LK – Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Gat Kaleb menilai pemerintah daerah hingga saat ini belum mampu menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya dan pemerataan pembangunan di tiap wilayah.
“Kabupaten Nunukan sudah berusia 26 tahun, harusnya infrastruktur tiap wilayah berkembang dan terbangun secara merata, tapi nyatanya 5 kecamatan di perbatasan Krayan masih jauh tertinggal dibandingkan kecamatan lain,” kata Gat, Selasa (14/10/2025).
Belum meratanya distribusi pembangunan di tiap wilayah Kabupaten Nunukan, secara tidak langsung menciptakan kesenjangan sosial. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Krayan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah.
Gat melogikakan Kabupaten Nunukan yang merayakan hari jadi ke-26 di ibarat seorang anak yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana, sudah bisa bekerja sendiri dan mandiri mengembangan dirinya.
“Anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah ke Krayan sangat kecil dibandingkan kecamatan Nunukan dan kecamatan lainnya,” sebutnya.
Anggota DPRD asal Krayan ini meminta Pemerintah Nunukan dapat menjadikan momentum perayaan hari jadi kabupaten ke-26 sebagai langkah awal menciptakan pemerataan pembangunan secara umum di tiap wilayah.
Alokasikan anggaran secara adil dan merata agar masyarakat dapat merasakan hadirnya pemerintah karena kesenjangan sosial dapat memicu konflik kecemburuan sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
“Sebagian besar jalan – jalan di Krayan masih tanah berlumpur, sedangkan di kecamatan lain jalan mulus beraspal. Rasa keadilan ini yang belum ada di Nunukan,” bebernya
Ketidakpuasan Gat terhadap pembangunan diperlihatkannya pula saat penjabaran program kerja pemerintah daerah di rapat paripurna hari jadi ke-26 Nunukan, Gat satu-satunya anggota DPRD yang tidak bertepuk tangan atas keberhasilan pembangunan.
Gat melihat arah pembangunan Bupati Nunukan Irwan Sabri sangat baik, namun percuma program kerja yang baik apabila realisasi pembangunan tidak berjalan secara merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
“Itu alasan saya mengapa saya tak ikut tepuk tangan, saya melihat kesenjangan pembangunan masih sangat tinggi,” ucapnya.
Masyarakat Krayan tidak tinggal diam terhadap kesenjangan pembangunan di perbatasan, upaya mencari keadilan coba ditempuh dengan memperjuangkan pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan.
Meski DOB tidak menjamin kemajuan sebuah daerah, namun DOB setidaknya dapat mempercepat proses pembangunan wilayah yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat di lima Kecamatan di Krayan.
“Tidak ada jaminan bahwa DOB akan membuat masyarakat sejahtera, tapi kita ingin negara hadir di kampung-kampung perbatasan Indonesia Krayan, tutupnya.
