Donal meminta sebaiknya dermaga Haji Putri ditutup sementara waktu dengan catatan, memberikan waktu kepada pemerintah daerah melalui Dishub dan KSOP untuk memproses perizinan kepelabuhan.
“Kalau dermaga itu tetap beroperasi, siapa bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan laut, kasihan keluarga korban meninggal dunia tanpa santunan asuransi,” jelasnya.
Rapat pembahasan hari ini hanya memperlihatkan kepintaran anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, sedangkan pokok inti persoalan tidak ketemu karena komentar anggota DPRD muter-muter tanpa memberikan solusi.
Ketimbang membiarkan kegiatan pelayaran ilegal, akan lebih baik jika aktivitas pelayaran di dermaga Haji Putri dipindahkan ke dermaga tradisional Sei Bolong Nunukan atau Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung.
“Saran saya sementara waktu pelayaran dipindahkan di Sei Bolong atau PLBL, kedua pelabuhan itu diawasi oleh petugas berwenang,” bebernya.
