TANJUNG SELOR.LK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat merespons terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 dengan menyiapkan penyesuaian pada struktur dan fungsi Biro Hukum, Rabu (8/4). Peraturan tersebut mengatur penataan ulang kementerian dalam Kabinet Merah
Dollar Naik, Harga Rumput Laut Nunukan Ikut N
DPUPR Nunukan Matangkan Susunan Tim Inventari
Gubernur Tutup Konreg PDRB Kasulampua 2026, D
Satpol PP Nunukan Lakukan Pendataan Pedagang 
Berkas Belum P21, Tersangka Korupsi KPN SejahLiputan Kaltara
Pemkab Nunukan Cari Solusi Atasi Kenaikan Harga Plastik
NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, terus memantau dan mencari sulusi atas kenaikan harga maupun langkanya produk plastik yang akhir-akhir ini mulai meresahkan masyarakat dan para pedagang. “Saya awalnya kaget ada keluhan kenaikan harga plastik, terutama dari pedagang kuliner makanan
Susu UHT Langka, Para Agen di Nunukan Keluhkan Sulitnya Dapat Barang
NUNUKAN.LK – Masyarakat di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, mulai merasakan sulitnya mendapatkan susu Ultra High Temperature (UHT) dan full cream. Produk minuman berkemasan itu menghilang dari supermarket dan warung pinggir jalan. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Sekda Nunukan Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Gerai KDKMP
NUNUKAN.LK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan memimpin rapat tim verifikasi dan validasi percepatan pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) “Rapat ini membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan gerai KDKMP,”
Terapkan Kebijakan WFH, Pemkab Nunukan Pangkas Kegiatan Perjalanan Dinas 50%
NUNUKAN.LK – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara, resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dimulai pekan ini April 2026. “Minggu lalu tepat 2 April 2026, saya sudah terbitkan Surat Edaran Nomor: 3/000.8/SETDA-ORG/IV/2026 tentang fleksibilitas tugas kedinasan
Lantik 208 Pejabat Nunukan, Hermanus: Kinerja Akan Dievaluasi Setelah 6 Bulan
NUNUKAN.LK – Tatanan kepegawaian hendaknya didasarkan oleh kualifikasi, kompetensi kinerja secara objektif. Mekanisme ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta mencegah terjadinya pelanggaran administrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan, Hermanus saat melantik dan pengambilan sumpah jabatan bagi 208
Pemkab Nunukan Selenggarakan Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor dan SKK 60 MIL
NUNUKAN.LK – Wakil Bupati Nunukan Hermanus membuka Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL, Kerjasama Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan dengan Politeknik Pelayaran Barombong Makassar. Dalam sambutannya, Hermanus meminta seluruh peserta bisa mahir
Wakil Bupati Nunukan Buka Workshop Masyarakat Hukum Adat
NUNUKAN.LK – Wakil Bupati Nunukan Hermanus membuka kegiatan workshop refleksi kerja kolaborasi dalam percepatan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, Senin(06/04/2026) Kegiatan ini berlangsung selama dua hari 6 dan 7 April melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perangkat
Embung Lapri Sebatik Kering, Produksi Air Bersih Pelanggan Terhenti Total
NUNUKAN.LK – Instalasi Pengolahan Air (IPA) Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, terhenti total bersamaan tidak tersediannya air baku yang dapat diproduksi menjadi air bersih. Kepala Bagian Teknik Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan, Rusdiansyah mengatakan penghentian pengolahan
Eks Pekerja Migran Deportan Setubuhi Gadis Pelajar di Nunukan
NUNUKAN.LK – Unit Reskrim Polsek Nunukan menangkan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportan Malaysia, atas laporan dugaan persetubuhan terhadap gadis dibawah umur pelajar di Kecamatan Nunukan. “Tindak kejahatan terjadi Selasa 31 Maret 2026 sekitar pukul 20:55 Wita di sebuah salon
Wabup Hermanus Soroti Peran Generasi Muda Menjaga Kelestarian dan Nilai Adat
NUNUKAN.LK – Wakil Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Hermanus menegaskan pentingnya percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA). keberadaan masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk mengakui dan
Pemegang Kartu Disabilitas Nunukan Dapat Diskon 10 – 100 Persen
NUNUKAN.LK – Pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Nunukan mendapatkan kemudahan potongan harga 10 sampai 100 persen dalam transkasi berbelanja kuliliner, menginap di hotel hingga berpergian menggunakan transportasi laut speedboat di wilayah Kalimantan Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Faqih Hasan Center
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 77
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.