Nelayan dan Petani Mengeluh ke DPRD Nunukan Sulitnya Dapat BBM Subsidi

NUNUKAN.LK – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) keluhan nelayan dan petani sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

“RDP ini atas permintaan aspirasi nelayan ikan, pembudidaya rumput laut dan kelompok petani,” kata Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, Rabu (26/08/2026).

Fajrul menerangkan, selama ini masyarakat pekerja laut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan BBM subsidi, padahal telah mendapatkan rekomendasi kuota BBM dari pemerintah daerah.

Keluhan nelayan dan petani terus mengalir ibarat air tumpah tak terbendung, pekerja laut ini akhirnya kompak menyampaikan aspirasi ke DPRD dengan harapan ada solusi agar kebutuhan BBM dapat dipenuhi sesuai permintaan.

“Sulitan mendapatkan BBM ini berhubungan langsung dengan pekerjaan dan kesejahteraan hidup masyarakat, semakin sulit BBM, semakin sedikit pendapat mereka,” sebutnya.

Koordinator Kesatuan Nelayan Internasional Indonesia (KNII) wilayah Indonesia Timur, Tamrin, menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU maupun APMS menyampaikan jumlah nelayan dan petani di Kabupaten Nunukan yang mencapai 3.000 lebih.

“Kuota BBM diterima petani dan nelayan tidak mencukupi, jatah yang kami diterima tidak sesuai kuota diberikan pengelola APMS,” tuturnya.

Persoalan keterbatasan BBM kebutuhan laut telah disampaikan pula ke pemerintah daerah lewat diskusi maupun surat, namun hingga saat ini belum ada realisasi perbaikan kuota bagi nelayan dan petani.

Lewat RDP, Thamrin berharap ada solusi cepat mengatasi kekurangan BBM, sulitnya mendapatkan BBM subsidi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat yang bergantung dengan pekerjaan melaut.

“Ini berbicara soal perut, kasihan nelayan dan petani tiap hendak ke laut selalu kesulitan BBM. Kalau tidak ada solusi jangan salahkan kami membuat aksi,” beberya.

Sementara itu, anggota kelompok tani Mansapa, sekaligus anggota Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Nunukan Selatan, Jumadi menuturkan, pembahasan kelangkaan BBM bagi nelayan dan petani telah lama diharapkan.

“Kuota BBM untuk kelompok tani dikeluarkan pemerintah 900 liter/bulan, tapi kita dikasih cuma 100 liter/minggu,” jelasnya.

Tidak terpenuhinya kuota mempersulit bagi kelompok tani dalam mengolah lahan pertanian, apalagi kelompok tani memiliki beberapa alat berat bantuan kementerian pertanian seperti Hand traktor, alat giling padi, jonder dan rotavator.

Tanpa BBM yang cukup, peralatan tersebut tidak bisa dimaksimalkan membantu peningkatan peningkatan hasil pertanian, padahal pemerintah pusat menggalakan program ketahanan pangan dan memaksimalkan lahan tidur.

“Saya sampai beli solar ke pengecer di harga Rp 12,000/liter, padahal solar subsidi hanya Rp6.800/liter, kalau begini terus mampus petani,” ungkapnya.

Anehnya, lanjut Jumati, BBM solar maupun pertalite subsidi malah banyak di pengecer, sedangkan petani dan nelayan yang mendapatkan rekomendasi BBM di SPBU malah kesulitan mendapatkan jatah sesuai data kebutuhan.