Muhammad Nasir Soroti Terbatasnya Kewenangan DPKP Provinsi Kaltara, Banyak Aspirasi Petani Gagal Terealisasi

Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan sampai menimbulkan ruang kosong pelayanan, akan tetapi dirinya tidak sedang mendorong pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota oleh provinsi.

“Kita tidak ingin mengambil kewenangan kabupaten, tapi harus ada fleksibilitas, kalau kabupaten belum mampu dan provinsi memiliki kemampuan anggaran, seharusnya ada ruang kolaborasi agar kebutuhan masyarakat tetap bisa ditangani,” tegasnya.