NUNUKAN.LK –Anggota DPRD Nunukan, Muh Mansur, mengusulkan DPRD Nunukan membentuk tim guna meninjau kerusakan dan pencemaran lingkungan tambang batubara PT Mandiri Intiperkasa (MIP), terhadap 3 aliran sungai di Kecamatan Sembakung.
“Persoalan ini harus dikawal sampai tuntas. Sungai – sungai itu tempat masyarakat mencari ikan dan udang yang hasilnya untuk menghidupi keluarga,” kata Mansur, Senin (06/10/2025).
Perusahaan jangan selalu menjadikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai senjata berlindung dari kesalahan, Amdal hanya dokumen yang belum tentu benar sesuai laporan di lapangan.
Mansur juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terlibat dalam kunjungan DPRD Nunukan, untuk mengecek kualitas air dan pemeriksa penampungan limbah industri PT MIP.
“Tolong nanti DLH Kaltara ikut tim DPRD Nunukan memeriksa tambang PT MIP, bawa alat cek kualitas air dan dampak kerusakan disana,” ucapnya.
Terhadap tuntutan ganti rugi masyarakat atas kerusakan kerusakan lingkungan, Mansur menilai, hal itu sangat wajar karena sejak sungai mengalami pendangkalan, masyarakat tidak lagi dapat mencari ikan dan udang sana.
“Ada sebagian masyarakat yang hidupnya bergantung dengan habitat sungai. Ketika sungai rusak, hilangnya penghasilan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Adat Besar Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Abdul Kadir menerangkan, penambangan batubara PT MIP di wilayah Sembakung, mengakibatkan dampak buruk terhadap kualitas udara lingkungan masyarakat.
‘’Didepan rumah saya Desa Pelaju ada meja dan kursi bisa tempat duduk, kalau dilap hitam itu lapnya. Kalau kita berjalan di lantai tanpa alas kaki pasti hitam kaki, itu semua limpah asap milik perusahaan,” sebutnya.
Kadir menuturkan, PT MIP tidak hanya melakukan pengrusakan lingkungan namun juga pencemaran udara. Tidak sedikit masyarakat dan pekerja perusahaan sakit hingga meninggal dunia akibat menghirup debu limbah batubara.
