NUNUKAN.LK – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, menggelar kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk mempelajari pola penerapan pengelolaan pelabuhan rakyat.
Dalam pertemuan itu, Muhammad Mansur yang terima Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Polewali Mandar, Abbas Amin, mengatakan ketertarikannya terhadap sistem pengelolaan pelabuhan Tanjung Silopo yang dikenal mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Saya menilai pengaturan operasional pelabuhan di Polewali Mandar terstruktur dan dapat diadaptasi di Kabupaten Nunukan,” kata Mansur, Kamis (20/11/2025).
Informasi hasil kunker sangat membantu untuk merumuskan penguatan pelabuhan rakyat di Nunukan, menurutnya, daerah perbatasan membutuhkan pola pengelolaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi antarwilayah.
“Pengalaman yang disampaikan pihak Dishub menjadi bahan penting bagi kami. Pengelolaan pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh sistem kerja yang teratur dan SDM yang benar-benar siap,” ujarnya.
Pengelolaan pelabuhan rakyat tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tata kerja, pelayanan pengguna jasa, dan kesiapan sumber daya manusia, kunjungan tersebut membuka ruang diskusi mengenai langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan di Nunukan.
Keberhasilan Tanjung Silopo dapat menjadi contoh bagi banyak daerah pesisir, dan mengapresiasi data yang ditampilkan, mulai dari proses perencanaan hingga pengelolaan harian di pelabuhan setempat.
“Nanti kita sampaikan ke Dishub Nunukan terkait teknis pengelolaan pelabuhan di Tanjung Silopo Polewali Mandar, agar bisa diterapkan di Nunukan
Tidak sebatas pengelolaan pelabuhan, kunker DPRD Nunukan membahas pola kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga.
