KUA-PPAS APBD Perubahan Nunukan 2026 Rp 1,766, Turun Rp 64,59 Miliar

NUNUKAN.LK – – Pendapatan Kabupaten Nunukan dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp.64,59 miliar dari target pendapatan yang semula ditetapkan Rp1,830 triliun dalam APBD murni.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Nunukan, Irwan Sabri dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan yang dipimpin Wakil, Ketua I DPRD Nunukan, Irpiah bersama wakil II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati, Senin (11/08).

“Target pendapatan yang semula ditetapkan sebesar Rp1,830 triliun dalam APBD murni 2026, disesuaikan menjadi Rp1,766 triliun,” kata Irwan, Selasa (12/08/2026).

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD 2026 didasarkan pada adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain mencakup pergeseran anggaran antar unit organisasi.

Pergeseran juga terjadi antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang harus disesuaikan dengan hasil audit laporan keuangan.

Pemerintah Nunukan berupaya melakukan penajaman terhadap program-program prioritas guna merespons dinamika pembangunan yang berkembang saat ini. Fokus utama diarahkan pada memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan serta memperkuat sektor ekonomi lokal agar terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

“Sejalan dengan dinamika pendapatan tersebut, kebijakan belanja daerah diarahkan secara selektif, efisien, dan berbasis prioritas guna menjaga stabilitas fiskal daerah, tuturnya.

Irwan menerangkan, belanja daerah disesuaikan turun sebesar Rp80,64 miliar, dari semula Rp2,056 triliun menjadi Rp1,975 triliun. Berdasarkan perubahan postur pendapatan dan belanja tersebut, total defisit anggaran mengalami penurunan dari semula Rp225,44 miliar menjadi Rp209,22 miliar.

Pembiayaan netto diformulasikan secara akuntabel untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, berdasarkan hasil audit laporan keuangan, disesuaikan dari Rp228,44 miliar menjadi Rp212,39 miliar.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen mengalokasikan Rp3 miliar untuk penyertaan modal daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi dan kapasitas perekonomian daerah.

Pemerintah Nunukan menyadari tantangan pembangunan yang dihadapi tidaklah mudah. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Irwan berharap sumbangsih pemikiran, saran yang konstruktif, serta pembahasan yang mendalam dari rekan-rekan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah.